RSS

Rawan Terjerat Korupsi, DPR Kerja Sama dengan KPK

10 Sep

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Perwakilan Rakyat menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam membuat semacam peta rawan korupsi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPR. Pada Selasa (10/9/2013) pagi, Wakil Ketua DPR Pramono Anung menyambangi Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, terkait kepentingan tersebut. 

“Ya pada hari ini DPR akan bekerja sama dengan KPK untuk membuat semacam peta rawan korupsi terhadap tugas dan fungsi DPR,” kata Pramono di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta. 

Dia mengakui, kewenangan yang dimiliki DPR saat ini rawan korupsi. Oleh karena itulah, menurut Pramono, DPR membuka diri kepada KPK dengan bekerja sama membuat peta rawan korupsi sehingga para anggota Dewan nantinya bisa terhindar dari persoalan korupsi. 

TRIBUNNEWS/DANY PERMANAAktivis anti korupsi memasukan boneka koruptor ke dalam tiang pancang dan diborgol di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu (12/12/2012). Pemasangan boneka koruptor tersebut ditujukan sebagai peringatan kepada para koruptor, dalam rangka Hari Anti Korupsi.

“Seperti kita ketahui, tugas utama DPR adalah legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Maka dalam tugas itu ada diskresi atau kewenangan yang dimiliki DPR, dan beberapa kewenangan itu rawan dengan tindak pidana korupsi. Maka, DPR membuka diri,” ungkapnya. 

Nantinya, lanjut Pramono, KPK akan menjelaskan mana saja titik rawan munculnya korupsi yang berkaitan dengan kewenangan DPR. Misalnya, kata Pramono, yang berkaitan dengan fungsi legislasi atau kewenangan dalam menyusun perundang-undangan. 

“Tidak menutup kemungkinan beberapa hal legislasi itu mungkin bahwa rancangan undang-undang atas desakan pihak tertentu atau hal yang berkaitan dengan Badan Anggaran. Jadi dalam konteks itu kita lakukan kerja sama,” katanya. 

Politikus PDI-Perjuangan ini juga mengatakan, DPR adalah lembaga yang terbuka sehingga mempersilakan KPK untuk mengusut indikasi tindak pidana korupsi terkait anggota Dewan jika memang ditemukan. Hal itu termasuk jika pimpinan DPR terindikasi melakukan tindak pidana korupsi. 

“Berbeda dengan lembaga lain yang menutup diri, kita tidak pernah menghalang-halangi KPK untuk melakukan penyelidikan atau juga melakukan pemeriksaan terhadap anggota kami karena itu menjadi komitmen kami,” ujar Pramono.

 
 
 
Editor : Caroline Damanik
 
Leave a comment

Posted by on September 10, 2013 in Uncategorized

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: